Respon dan perhatian publik atas pemberitaan dan investigasi media tentang praktik pengelolaan dana sosial dan kemanusiaan yang dilakukan oleh sebuah lembaga beberapa hari belakangan ini adalah momentum yang sangat baik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial kemanusiaan dan pembangunan, baik dalam kebijakan maupun praktik kerja di lapangan.

Bagi organisasi atau lembaga kemanusiaan, transparansi dan akuntabilitas merupakan modalitas utama untuk menjamin seluruh kegiatan kedermawanan dan solidaritas sosial sebagai upaya untuk meraih misi dan visi utama program kemanusiaan, yaitu tegaknya martabat kemanusiaan bagi semua orang, khususnya kalangan rentan. Pelanggaran, penyelewengan, atau penyalahgunaan dukungan dan donasi publik sesungguhnya tidak hanya akan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga yang diduga melakukan pelanggaran, melainkan
berpotensi mengancam tersumbatnya pemenuhan kebutuhan kemanusiaan bagi kalangan yang membutuhkan.

Oleh karena itu, Humanitarian Forum Indonesia (HFI) perlu untuk menyampaikan sikap dan pernyataan sebagai berikut:

1. Menyampaikan keprihatinan terhadap berbagai temuan, fakta dan data yang diungkap dalam pemberitaan dan investigasi media atas praktik pengelolaan dana donasi dan sosialkemanusiaan.
2. Meskipun lembaga yang menjadi objek pemberitaan tersebut bukan bagian dari HFI, kami mengajak kepada seluruh lembaga kemanusiaan dan pembangunan khususnya anggota HFI untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai momen introspeksi untuk mengelola dan menjaga amanah publik dengan selalu berpegang pada akuntabilitas kemanusiaan dan akuntabilitas publik.
3. HFI dan seluruh anggotanya selalu berkomitmen dan konsisten dalam menjalankan aksi-aksi kemanusiaan dan pembangunan dengan mengedepankan Piagam Kemanusiaan, Kode Etik Gerakan Palang Merah dan Bulat Sabit Merah, Prinsip-prinisip Akuntabilitas Kemanusiaan Internasional dan Standar Akuntabilitas yang telah dikembangkan oleh HFI sejak tahun 2011,diantaranya: Independensi, Komitmen Organisasi, Kompetensi, Non Diskriminasi, Partisipasi, Transparansi, Koordinasi, Pembelajaran dan Perbaikan, Kemitraan, NonProselitisme, Mekanisme Umpan Balik, Kemandirian, dan Keberpihakan terhadap Kelompok Rentan. Semangat akuntabilitas yang diterapkan bagi seluruh anggota HFI tidak hanya terbatas pada akuntabilitas pengelolaan dana, namun juga termasuk akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.
4. HFI dan seluruh anggotanya dalam menjalankan program kemanusiaan juga telah mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui sejumlah Kementerian dan Lembaga Negara dalam sejumlah kolaborasi kemanusiaan baik di tingkat nasional maupun internasional di antaranya: Bantuan Kemanusiaan Gempa Bumi di Nepal tahun 2015 bersama BNPB atas nama Bantuan Delegasi Republik Indonesia (DELRI). HFI juga menginisiasi Indonesian Humanitarian Alliance (IHA) untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi etnis Rohingya di Myanmar dan Bangladesh sejak 2017 – sekarang. Presiden RI Joko Widodo juga telah berkenan untuk berkunjung ke kamp pelayanan kesehatan IHA di Cox’s Bazar, Bangladesh.
5. HFI juga mensyaratkan bagi setiap calon anggota untuk menyepakati dan mematuhi Piagam, Kode Etik dan Prinsip-prinsip Kemanusiaan serta selalu menjaga akuntabilitas pada setiap elemen organisasinya. Selain itu, HFI melalui Sekretariat HFI juga melakukan penilaian akuntabilitas secara berkala kepada seluruh anggota HFI untuk memastikan setiap lembaga anggota HFI selalu meningkatkan kualitas akuntabilitas dan kapasitas dalam memberikan pelayanan kemanusiaan.
6. HFI dan seluruh anggotanya akan selalu menjaga kepercayaan publik dan akuntabilitas kemanusiaan untuk memastikan setiap layanan kemanusiaan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat dan tidak ada yang tertinggal untuk mendapatkan pelayanan.
7. HFI dan seluruh anggotanya akan selalu membuka diri. Jika terdapat keluhan dan saran dilakukan melalui complaint handling mechanism (mekanisme penanganan keluhan) untuk memastikan penerima manfaat, donatur dan masyarakat umum dapat memantau kinerja kami dalam menjalankan akuntabilitas kemanusiaan.
8. Mengharapkan pemerintah juga berperan aktif dalam menampung keluhan dan saran dari masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas publik.
9. Menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk selalu melakukan pemantauan terhadap donasi ataupun bantuan yang disalurkan melalui lembaga yang dipercaya untuk memastikan transparansi dalam penyaluran dana sosial-kemanusiaan dan pembangunan serta menyediakan dan menyalurkan bantuan yang berkualitas dan tepat sasaran.

Menyikapi liputan khusus media terkait fenomena pengelolaan dana kedermawanan sosial keagamaan pada Selasa, (05/07/2022), Forum Zakat selaku asosiasi yang menaungi 196 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konstruksi regulasi dan mekanisme pengawasan bagi organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia sangat ketat dan rigid. Sesuai dengan Undang-Undang no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat mekanisme pengawasan yang berlapis (multi-layer) dan melibatkan pemangku kepentingan yang beragam (multi-stakeholders), seperti Kementerian Agama, BAZNAS, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan lain sebagainya yang turut meminimalkan potensi penyelewengan dana publik serta peluang Conflict of Interest di dalam tubuh organisasi pengelola zakat.
2. Forum Zakat menyatakan bahwa mekanisme pengawasan Organisasi Pengelola Zakat terdiri dari pengawasan internal, mencakup audit internal serta pengawas syariah yang terakreditasi oleh Majelis Ulama Indonesia; kemudian mekanisme pengawasan eksternal yang melibatkan audit kepatuhan syariah oleh Kementerian Agama, serta pelaporan rutin per semester kepada BAZNAS. Lebih lanjut, regulasi juga mewajibkan setiap OPZ untuk diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan mempublikasikannya melalui kanal komunikasi yang tersedia.
3. Forum Zakat menginformasikan bahwa saat ini telah tersusun dan disahkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pengelolaan zakat sebagai wujud nyata penguatan ekosistem zakat yang menjunjung tinggi transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas program serta manajemen organisasi pengelola zakat.
4. Penggunan alokasi dana operasional OPZ diatur sangat ketat mengacu pada Fatwa MUI No. 8 tahun 2020 tentang Amil Zakat dan Keputusan Menteri Agama No. 606 tahun 2020 tentang Pedoman Audit Syariah yaitu tidak melebihi 1/8 atau 12,5% dari jumlah penghimpunan dana zakat dan 20% dari jumlah dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dalam satu tahun.
5. Forum Zakat menyatakan bahwa konstruksi regulasi, mekanisme pengawasan, kode etik lembaga, serta standar kompetensi tersebut hanya berlaku bagi organisasi pengelola zakat di bawah payung hukum Undang-Undang no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di luar entitas tersebut, payung hukum dan mekanisme pengawasan yang dijadikan acuan berbeda serta tidak menjadi bagian dari ekosistem zakat. Dalam hal ini, Forum Zakat menyatakan ACT (Aksi Cepat Tanggap) bukan bagian dari organisasi pengelola zakat.
6. Tingkat kepatuhan dan kedisiplinan OPZ terhadap regulasi, mekanisme pengawasan, kode etik, serta standar kompetensi pengelolaan zakat menjadi titik tumpu yang turut menyumbang tumbuh kembangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana kedermawanan publik melalui OPZ. Lebih lanjut, hal ini turut mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di pelosok negeri.
7. Forum Zakat menyatakan bahwa anggota Forum Zakat dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (2021) turut berkontribusi kepada masyarakat terdampak COVID-19 di 34 provinsi, dengan total penerima manfaat mencapai 3.05 juta jiwa yang terbagi pada 3 (tiga) sektor utama, yaitu sektor UMKM kepada 323,850 jiwa penerima manfaat ekuivalen dengan 32,385 UMKM; sektor Kesehatan yang berkontribusi terhadap 763,570 jiwa penerima manfaat; serta sektor Perlindungan Sosial yang memberikan manfaat kepada 1,969,234 jiwa. Pendistribusian yang dilakukan anggota forum zakat senantiasa mengacu kepada peraturan dan aspek syariah yang ditetapkan Kementerian Agama dan BAZNAS.
8. Forum Zakat mengapresiasi kepercayaan dan amanah yang dititipkan masyarakat kepada setiap anggota Forum Zakat yang ada. Semoga hal tersebut dapat terus ditingkatkan seiring dengan upaya peningkatan standar organisasi pengelola zakat dan mutu layanan kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan.